BERITASIBER.COM | MESIR – Para pemimpin Arab pada Selasa (4/3) mengadopsi rencana Mesir untuk rekonstruksi Gaza yang akan menelan biaya $53 miliar atau sekitar Rp872 triliun, dan menghindari pemindahan warga Palestina dari daerah kantong itu.
Rencana tersebut berbeda dengan rencana Presiden AS Donald Trump untuk wilayah kantong itu.
Presiden Mesir Abdel-Fattah el-Sissi mengatakan usulan itu telah diterima pada penutupan pertemuan puncak di Kairo.
Pertemuan yang diselenggarakan oleh Mesir itu dihadiri oleh emir Qatar, wakil presiden Uni Emirat Arab, dan menteri luar negeri Arab Saudi.
Rencana Mesir yang merupakan usulan balasan terhadap rencana Trump yang dikemukakan pada Januari lalu untuk memukimkan kembali warga Palestina di luar Gaza sementara wilayah itu dibangun kembali menyerukan agar penduduk Gaza tetap berada di dalam wilayah itu di tujuh lokasi tertentu, di hunian sementara, saat puing-puing disingkirkan dan pembersihan ranjau darat dilakukan.
Mesir dan banyak negara Arab lainnya menentang rencana “Riviera Timur Tengah” dari Trump yang menyerukan agar warga Palestina di Gaza direlokasi ke luar Jalur Gaza selama upaya pembangunan kembali.
Dalam komentar selama pertemuan tersebut, Sissi berterima kasih kepada Trump atas upayanya untuk membantu membangun kembali Gaza, seraya menambahkan bahwa rencana yang disarankan Mesir melibatkan badan pemerintahan sementara untuk memerintah wilayah tersebut.
Dia mengatakan bahwa Mesir mengusulkan sekelompok teknokrat untuk mengelola wilayah tersebut dalam periode tertentu, di saat polisi Palestina yang baru dilatih.
Pada saat yang sama berbagai upaya dilakukan untuk mendapatkan dana dari para donor guna membangun kembali apa yang telah hancur. Dia menambahkan bahwa Mesir akan menjadi tuan rumah konferensi donor bulan depan.
Hamas menyambut baik usulan tersebut, tetapi Israel mengkritiknya.
Kementerian Luar Negeri Israel mengatakan usulan KTT Arab “gagal mengatasi” realitas situasi pascaserangan Hamas 7 Oktober 2023, yang memicu perang.
“Serangan teroris brutal Hamas, yang mengakibatkan ribuan kematian warga Israel dan ratusan penculikan, tidak disebutkan, juga tidak ada kecaman terhadap entitas teroris pembunuh ini,” kata Kementerian Luar Negeri Israel.
