BERITASIBER.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro secara resmi memulai tahapan krusial dalam pembenahan basis data kemiskinan melalui proses Ground Check (GC) atau verifikasi dan validasi lapangan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Langkah ini diambil untuk menjamin seluruh program bantuan sosial (bansos) ke depan jatuh ke tangan warga yang benar-benar berhak.
Proses verifikasi lapangan ini dijadwalkan berlangsung selama dua pekan, terhitung sejak Senin (11/5/2026). Tidak tanggung-tanggung, Pemkab melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk turun langsung mendatangi rumah-rumah warga.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro, Agus Susetyo, mengungkapkan bahwa tahapan ground check ini merupakan respon cepat atas temuan sejumlah kejanggalan dalam data yang dikumpulkan pada periode Januari hingga April 2026.
Berdasarkan hasil analisis, ditemukan data yang dianggap tidak masuk akal atau anomali. Beberapa temuan di antaranya adalah ketimpangan data pendapatan, satu rumah yang tercatat dihuni oleh sembilan Kepala Keluarga (KK), hingga laporan luas bangunan yang berbeda jauh dengan kondisi riil di lapangan.
“Hari ini ASN mulai turun langsung ke lapangan. Kami ingin memastikan kondisi masyarakat cocok dengan indikator kesejahteraan versi BPS. Ini langkah penting agar data sosial kita akuntabel,” ujar Agus Susetyo saat dikonfirmasi, Selasa (12/5/2026).
