Dalam proses ground check ini, tim gabungan yang terdiri dari ASN, pemerintah kecamatan, desa, hingga tenaga penyuluh akan membedah empat komponen utama untuk menentukan tingkat kesejahteraan warga, yakni Tingkat Pendidikan anggota keluarga, Kepemilikan Aset yang dimiliki rumah tangga,Pendapatan Riil bulanan, Kondisi Fisik Hunian (tempat tinggal).
Langkah masif ini merupakan tindak lanjut dari koordinasi intensif yang sebelumnya dipimpin oleh Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah dan rapat teknis bersama Sekda Edi Susanto pada awal Mei lalu.
Sebelumnya, Bupati Bojonegoro Setyo Wahono telah memberikan instruksi tegas kepada aparatur dan pendamping desa pada 22 April lalu mengenai pentingnya validitas data. Ia menekankan bahwa intervensi kemiskinan tidak akan pernah efektif jika pondasi datanya keropos.
Melalui gerakan ini, Pemkab Bojonegoro menargetkan terciptanya data tunggal yang bersih, akurat, dan kredibel. Dengan data yang telah diverifikasi ulang, pemerintah dapat merancang program intervensi kemiskinan yang lebih presisi, efisien, dan meminimalisir potensi salah sasaran di masa mendatang.
Situasi di lapangan hingga hari kedua pelaksanaan terpantau lancar, dengan masing-masing kecamatan telah menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) untuk memastikan teknis pendataan berjalan sesuai standar operasional yang ditetapkan.
