Dalam kesempatan tersebut, Mendagri juga memberikan penghargaan kepada para pejabat yang telah menyelesaikan masa pengabdiannya. Ia menyampaikan apresiasi atas dedikasi, loyalitas, dan kontribusi yang telah diberikan selama bertugas di lingkungan Kemendagri.
“Terima kasih kepada seluruh rekan-rekan yang telah bekerja keras selama ini. Semoga pengabdian yang telah diberikan menjadi amal ibadah dan membawa manfaat bagi bangsa serta negara,” ungkapnya
Sejumlah pejabat yang dilantik dalam kesempatan tersebut antara lain Rossy Lambelanova sebagai Wakil Rektor Bidang Akademik dan Inovasi Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Matheos Tan sebagai Sekretaris Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN), Herny Ika S. Hutauruk sebagai Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), serta Tiyar Cahya Kusuma sebagai Kepala Balai Besar Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri II BPSDM.
Selain itu, Indra Maulana Syamsul Arief dipercaya menjabat sebagai Kepala Biro Administrasi Hukum, Kepegawaian, dan Hubungan Masyarakat IPDN, sedangkan Yasar Lukman YL dilantik sebagai Sekretaris Dewan Pengurus Korpri Kemendagri. Sejumlah pejabat lainnya juga memperoleh amanah baru sesuai kebutuhan organisasi.
Tidak hanya melaksanakan pelantikan, Mendagri juga menyerahkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri mengenai penunjukan Pelaksana Tugas (Plt.) Pejabat Tinggi Madya Kemendagri. Dua pejabat yang menerima penugasan tersebut adalah Bachril Bakri sebagai Plt. Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendagri dan Andi Ony Prihartono sebagai Plt. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri.
Dengan adanya penyegaran organisasi ini, Kemendagri diharapkan semakin mampu memperkuat tata kelola pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Mendagri optimistis, melalui kolaborasi seluruh jajaran ASN dan kepemimpinan yang solid, Kemendagri akan mampu meningkatkan kualitas kinerja organisasi serta memberikan kontribusi yang lebih besar dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan pusat maupun daerah di Indonesia.
