Beberapa sektor yang dikecualikan dari kebijakan WFH antara lain layanan kesehatan, pendidikan, administrasi kependudukan, perizinan, penanganan kebencanaan, serta ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Selain itu, layanan kebersihan, persampahan, dan pengelolaan pendapatan daerah juga tetap harus beroperasi secara langsung.
Untuk menjamin implementasi berjalan efektif, pemerintah daerah diminta menyusun mekanisme pengawasan dan evaluasi kinerja ASN secara ketat. Setiap instansi diharapkan mampu memastikan bahwa target kerja tetap tercapai meskipun sebagian pegawai bekerja dari rumah.
Di sisi lain, kebijakan ini juga diharapkan memberikan dampak positif terhadap efisiensi anggaran daerah. Kepala daerah diminta menghitung potensi penghematan yang dihasilkan dari perubahan pola kerja ini, yang selanjutnya dapat dialokasikan untuk mendukung program prioritas pembangunan.
Sebagai bagian dari sistem pengawasan, pemerintah daerah diwajibkan menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan secara berkala. Bupati dan wali kota harus melaporkan kepada gubernur paling lambat tanggal 2 setiap bulan, kemudian diteruskan kepada Kementerian Dalam Negeri paling lambat tanggal 4.
Kebijakan ini akan dievaluasi setiap dua bulan guna memastikan efektivitasnya. Pemerintah berharap langkah ini tidak hanya meningkatkan efisiensi dan kinerja ASN, tetapi juga mempercepat transformasi digital di lingkungan pemerintahan daerah di seluruh Indonesia.
