“Kami menemukan bahwa untuk memenuhi permintaan tersebut, sebagian kepala OPD sampai harus meminjam dana bahkan menggunakan uang pribadi mereka,” tambah Asep.
Kondisi ini dinilai berpotensi memicu praktik korupsi lanjutan di tingkat OPD. KPK menduga adanya kemungkinan munculnya modus lain seperti pengaturan proyek atau penerimaan gratifikasi guna menutupi kebutuhan setoran kepada kepala daerah.
Kasus ini menjadi perhatian serius karena menunjukkan adanya pola pemerasan yang terstruktur di lingkungan pemerintahan daerah. KPK menegaskan akan terus mendalami aliran dana serta pihak-pihak lain yang diduga terlibat dalam perkara ini.
Penahanan terhadap Gatut Sunu Wibowo dilakukan untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut. KPK juga mengimbau seluruh pejabat publik untuk tidak menyalahgunakan kewenangan yang dimiliki serta menjunjung tinggi prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan tugas pemerintahan.
Kasus ini kembali menjadi pengingat pentingnya pengawasan ketat terhadap tata kelola keuangan daerah guna mencegah praktik korupsi yang merugikan masyarakat luas.(*)
