“OTT ini berkaitan dengan proses pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) di wilayah Kabupaten Bogor dan dugaan penerimaan lainnya,” kata Budi kepada wartawan, Kamis (12/11/2026)
KPK belum memerinci konstruksi perkara maupun peran masing-masing pihak yang diamankan dalam operasi tersebut.
Scroll Untuk Lanjut Membaca
Belum diketahui pula secara terperinci asal-usul uang tunai yang disita serta kaitannya dengan dugaan pengurusan HGB di Kabupaten Bogor.
Para pihak yang terjaring OTT masih harus menjalani pemeriksaan lebih lanjut untuk menentukan status hukum masing-masing.
Sesuai ketentuan KUHAP yang berlaku, KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang diamankan dalam operasi tangkap tangan tersebut.
Artikel Rekomendasi
Halaman:
