Pihak Lapas juga menyatakan menjamin kerahasiaan identitas pelapor guna memberikan rasa aman kepada masyarakat yang ingin menyampaikan pengaduan.

Sudah Diberi Klarifikasi, Berita Kedua Tetap Terbit

Persoalan ini ternyata tidak hanya menyangkut substansi dugaan pungli, tetapi juga memunculkan keberatan pihak Lapas terhadap kronologi pemberitaan media yang bersangkutan.

Scroll Untuk Lanjut Membaca

Berdasarkan keterangan resmi Lapas Lamongan, pemberitaan pertama telah terbit pada 10 November 2026. Sehari kemudian, Rabu (11/11/2026) pukul 12.10 WIB, awak media menghubungi Tim Humas Lapas Lamongan untuk meminta keterangan.

Tim Humas mengaku telah memberikan penjelasan terkait mekanisme pelayanan gratis, keterbukaan terhadap pemeriksaan langsung, serta saluran pengaduan apabila ditemukan dugaan pelanggaran.

Namun, pada pukul 12.43 WIB, media tersebut kembali menerbitkan berita kedua dengan tanggal publikasi yang tercantum 10 November 2026.

Kondisi ini memunculkan keberatan dari pihak Lapas Lamongan. Mereka menilai sejumlah narasi dalam pemberitaan kedua belum mencerminkan keterangan klarifikasi yang sebelumnya telah disampaikan oleh Tim Humas.

Lapas Lamongan berharap media mengedepankan prinsip akurasi, verifikasi, dan keberimbangan sebelum menerbitkan informasi yang menyangkut institusi maupun pelayanan publik.

Di sisi lain, ruang konfirmasi dan hak jawab tetap menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas pemberitaan agar masyarakat mendapatkan informasi yang utuh.

Bukan Sekadar Bantahan, Integritas Lapas Jadi Taruhan

Andi Hasyim menegaskan, pihaknya akan terus memperkuat pengawasan dan melakukan pembenahan terhadap seluruh aspek pelayanan serta pelaksanaan tugas pemasyarakatan.

Baginya, pelayanan publik harus berjalan transparan, profesional, dan bebas dari praktik korupsi maupun pungutan liar.

“Kami berkomitmen untuk terus menjaga integritas dan meningkatkan kualitas pelayanan. Lapas Lamongan harus menjadi lingkungan yang bersih, aman, transparan, dan bebas dari pungli,” tegasnya.

Kini, polemik dugaan pungli Rp150.000 dan tudingan fasilitas mewah tersebut menjadi perhatian publik. Pihak Lapas telah menyampaikan bantahan sekaligus membuka kesempatan verifikasi langsung.

Publik tentu berharap setiap dugaan dapat diuji berdasarkan bukti, bukan sekadar saling klaim. Jika memang tidak ditemukan pelanggaran, keterbukaan menjadi cara terbaik untuk memulihkan kepercayaan masyarakat. Sebaliknya, apabila kelak ditemukan bukti penyimpangan, penindakan tegas harus menjadi konsekuensi tanpa pandang bulu.

Artikel Rekomendasi
Halaman:
1 2