“Harapan kami di Lamongan tidak ada yang sampai terkena sanksi. Oleh karena itu, seluruh penyelenggara harus benar-benar menjaga kualitas dan mematuhi aturan,” tegasnya.
Saat ini, terdapat sekitar 145 dapur MBG yang telah beroperasi di wilayah Lamongan. Dengan jumlah tersebut, pengawasan dan evaluasi menjadi tantangan yang harus dijawab dengan komitmen dan koordinasi yang kuat antar seluruh pihak terkait.
Dandim menambahkan, evaluasi tidak hanya berfokus pada aspek teknis operasional, tetapi juga mencakup standarisasi menu gizi, efisiensi penggunaan anggaran, hingga kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dengan pengelolaan yang baik, program MBG diharapkan mampu memberikan dampak nyata dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat.
“Program ini diharapkan dapat mencetak generasi yang sehat, kuat, dan siap menghadapi masa depan,” tambahnya.
Sementara itu, Koordinator Kecamatan SPPG Lamongan Kota, Agustin, mengajak seluruh penyelenggara untuk bersama-sama menjaga keberhasilan program tersebut. Ia menekankan pentingnya pengawasan kolektif agar distribusi makanan tetap tepat sasaran dan sesuai dengan alokasi anggaran yang telah ditetapkan.
Dengan sinergi antara pemerintah daerah, penyelenggara, dan masyarakat, pelaksanaan program MBG di Lamongan diharapkan semakin optimal dan berkelanjutan. Evaluasi rutin serta kepatuhan terhadap SOP pun menjadi fondasi utama dalam memastikan program ini benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi generasi penerus bangsa.
