Lebih lanjut, Vela menekankan pentingnya pendidikan seks sejak dini, termasuk edukasi mengenai bagian tubuh yang tidak boleh disentuh dan perlindungan diri, yang perlu dimasukkan dalam kurikulum sekolah.
“Kalau bisa dimasukkan saat masa orientasi sekolah. Karena kalau anak sudah jadi korban, pasti traumanya besar dan itu memengaruhi masa depan mereka,” tegasnya.
Ia juga mendorong adanya regulasi yang lebih jelas dan komprehensif dalam menangani kekerasan berbasis gender online.
Vela menilai bahwa selama ini upaya pencegahan masih lemah karena kurangnya kebijakan yang mendorong program pencegahan secara terstruktur.
“Perlu regulasi yang betul-betul fokus pada kekerasan berbasis gender online dan pencegahannya. Jangan hanya responsif saat sudah ada korban,” harapnya.
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifatul Choiri Fauzi, juga mengungkapkan keprihatinan serupa.
Ia menyebutkan bahwa korban KBGO pada rentang usia 18-25 tahun menjadi kelompok terbanyak, dengan 272 kasus atau 57 persen, diikuti anak-anak di bawah 18 tahun dengan 123 kasus atau 26 persen.
“Kasus yang muncul terkait dengan pelecehan dan eksploitasi seksual perempuan maupun anak secara online hingga penyebaran konten intim non-konsensual merupakan salah satu bentuk KBGO yang mudah terjadi, bisa dialami siapapun, tetapi sangat minim solusi,” ujarnya.
Kasus yang melibatkan S (21) terungkap ketika orang tua salah satu korban menemukan rekaman kekerasan seksual di ponsel anaknya yang baru saja diperbaiki. Korban mengaku merasa malu dan tidak berani menceritakan kejadian tersebut sebelumnya.
Temuan itu kemudian dilaporkan ke Kepolisian Daerah Jawa Tengah, dan saat ini S telah ditetapkan sebagai tersangka dan terancam hukuman penjara hingga 12 tahun.
Vela menekankan bahwa implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) belum optimal, dengan lembaga-lembaga negara terkait yang masih berjalan sendiri-sendiri tanpa dukungan regulasi turunan yang kuat.(Bs)
