Karena itu, peningkatan PAD tidak cukup hanya mengandalkan satu sektor. Diperlukan koordinasi lintas perangkat daerah agar setiap sumber pendapatan dapat dikelola secara optimal, dengan tetap mengedepankan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.
Dalam kesempatan tersebut, Direktur MGN Law Firm, Rudi Hariono, turut menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap penetapan target dan realisasi penerimaan daerah. Menurutnya, target PAD harus didukung perhitungan yang terukur, berdasarkan potensi riil dan sistem pengelolaan yang transparan.
“Target PAD Rp1 triliun perlu dibarengi dengan strategi yang tidak membebani masyarakat, sehingga perlu dibedah secara terbuka, terutama terkait dasar penetapan target, potensi riil daerah, pola pemungutan, mekanisme pelaporan, hingga sistem pengawasan dan pengamanannya,” tutur Rudi.
Ia juga mendorong Bapenda untuk mengevaluasi capaian masing-masing sektor pajak, khususnya apabila tingkat realisasi telah menunjukkan hasil yang tinggi, tetapi target tahunan masih belum tercapai.
Menurut Rudi, evaluasi tersebut penting untuk mengetahui apakah kendala berada pada penetapan target, pendataan objek pajak, mekanisme pemungutan, pelaporan wajib pajak, maupun pengawasan di lapangan.
Selain itu, pemanfaatan teknologi digital dinilai dapat memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah. Melalui pencatatan transaksi dan pembayaran yang lebih sistematis, pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengawasan sekaligus meminimalkan potensi kebocoran penerimaan.
Optimalisasi PAD, lanjutnya, juga perlu diperluas pada sektor di luar pajak dan retribusi, termasuk pengelolaan aset daerah serta peningkatan kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Dengan demikian, pencapaian target PAD Rp1 triliun diharapkan tidak hanya bertumpu pada peningkatan penerimaan dari masyarakat, tetapi juga melalui pengelolaan potensi ekonomi daerah yang lebih produktif.
Bagi Bapenda Lamongan, masukan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi dan evaluasi dalam pengelolaan pendapatan daerah. Melalui sinergi lintas sektor, pengawasan yang lebih baik, serta pemanfaatan potensi daerah secara maksimal, target peningkatan PAD diharapkan dapat diwujudkan secara terukur, transparan, dan berkelanjutan.
