Ia menambahkan, lemahnya literasi pranikah dan kurangnya pendampingan bagi pasangan muda memperparah kondisi tersebut. Akibatnya, kesiapan mental dan sosial untuk membangun keluarga dinilai belum terbentuk secara memadai.
Eko Yuliarti mengingatkan, jika tren penurunan pernikahan ini tidak direspons dengan kebijakan yang tepat, dampaknya dapat meluas, mulai dari penurunan angka kelahiran hingga melemahnya ketahanan keluarga yang menjadi fondasi pembangunan nasional.
PKS pun mendorong pemerintah untuk menghadirkan kebijakan yang lebih konkret dan terukur dalam mendukung generasi muda membangun keluarga. Menurutnya, negara perlu hadir memastikan pernikahan menjadi fase kehidupan yang difasilitasi, bukan justru menjadi beban sosial dan ekonomi.
“Pembangunan nasional harus dilandasi kebijakan yang ramah keluarga agar ketahanan sosial bangsa tetap terjaga,” ujarnya.(*)
