BERITASIBER.COM | LAMONGAN – Pemerintah Kabupaten Lamongan bersama DPRD resmi menyepakati Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 melalui rapat paripurna yang digelar pada Senin (28/7/2025) di ruang sidang utama DPRD Kabupaten Lamongan.
Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan persetujuan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) oleh Bupati Lamongan Yuhronur Efendi dan pimpinan DPRD.
Dalam sambutannya, Bupati Yuhronur Efendi, yang akrab disapa Pak Yes, menegaskan bahwa perubahan APBD 2025 bukan sekadar formalitas tahunan, melainkan bentuk nyata dari sinergi antara eksekutif dan legislatif demi percepatan pembangunan daerah.
“Perubahan APBD ini disusun berdasarkan proyeksi ekonomi makro nasional, dinamika fiskal daerah, kebutuhan pembangunan, urgensi layanan publik, dan hasil evaluasi terhadap efektivitas serta efisiensi belanja daerah,” ujar Pak Yes.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa struktur akhir dalam Raperda Perubahan APBD Lamongan Tahun 2025 mencakup Pendapatan Daerah sebesar Rp 3.237.363.583.900, serta Belanja Daerah sebesar Rp 3.325.912.739.516,77
Selisih antara pendapatan dan belanja daerah tersebut menunjukkan adanya defisit anggaran yang akan ditutup melalui pembiayaan daerah yang telah disesuaikan.
Pak Yes juga menyampaikan harapan agar perubahan APBD ini dapat mendukung percepatan program prioritas yang berpihak pada rakyat, serta meningkatkan daya saing daerah dan kesinambungan fiskal hingga akhir tahun 2025.
Masih dalam kesempatan yang sama, DPRD Lamongan juga menggelar rapat paripurna untuk menyampaikan pengantar Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Tahun Anggaran 2026.
Menurut Pak Yes, KUA PPAS 2026 akan menjadi landasan strategis untuk penyusunan Rancangan APBD 2026 sekaligus sebagai titik awal pelaksanaan RPJMD Lamongan 2025–2029.
Dengan mengusung tema: “Peningkatan daya saing sumber daya manusia dan pemupukan modal sosial sebagai landasan menuju kejayaan berkelanjutan,” arah kebijakan fiskal tahun 2026 diarahkan untuk memperkuat pondasi pembangunan manusia dan pengembangan ekonomi lokal yang inklusif.
