Berdasarkan data terbaru yang diserahkan kepada Presiden, cadangan operasional untuk tiga komoditas utama BBM, LPG, dan minyak mentah saat ini berada di atas standar minimum nasional. Stabilitas pasokan ini diklaim mampu meredam potensi gejolak harga maupun kelangkaan di masyarakat, meski tensi geopolitik global masih fluktuatif.
Pemanggilan menteri-menteri terkait ke Istana juga menandai dimulainya integrasi kebijakan antara sektor kehutanan, agraria, dan energi. Penataan IUP seringkali terbentur pada tumpang tindih lahan di kawasan hutan. Dengan koordinasi langsung di bawah arahan Presiden, hambatan birokrasi ini diharapkan dapat segera dipangkas.
Para pengamat industri menilai, langkah Prabowo ini adalah upaya “bersih-bersih” untuk memastikan hanya perusahaan yang memiliki kapabilitas finansial dan teknis saja yang boleh mengelola sumber daya alam Indonesia.
Melalui evaluasi IUP ini, pemerintah berambisi mengembalikan lahan-lahan mangkrak kepada negara untuk kemudian dikelola oleh pihak yang lebih kompeten, termasuk peluang bagi BUMN atau badan usaha lokal yang serius melakukan hilirisasi.
Dengan stok energi yang aman dan penataan tambang yang lebih disiplin, Presiden Prabowo optimistis target pertumbuhan ekonomi dan kemandirian energi nasional dapat tercapai tanpa hambatan dari praktik spekulasi izin yang merugikan negara.
