Ia juga menggarisbawahi bahwa legitimasi negara sangat ditentukan oleh profesionalisme humas pemerintah. Di era di mana arus data bergerak tanpa batas, narasi positif berbasis fakta merupakan perisai utama untuk mematahkan misinformasi yang berisiko mendistorsi persepsi publik. Para insan kehumasan didorong agar lebih adaptif, solutif, dan senantiasa menempatkan perspektif audiens sebagai kompas utama dalam merumuskan strategi diseminasi informasi.
Di sisi lain, Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Nuryani Zainuddin, menekankan bahwa kemahiran teknis komunikasi harus diselaraskan dengan tata kelola kearsipan dan dokumentasi yang prima. Pengelolaan informasi yang akuntabel merupakan wujud nyata pertanggungjawaban moral dan administratif pemerintah kepada khalayak luas.
Nuryani mengarahkan agar setiap lini satuan kerja di lingkungan Ditjen PKH tertib mendokumentasikan setiap proses kebijakan, risalah rapat, hingga keluaran program secara sistematis, baik dalam format digital maupun fisik.
“Rilis berita dan notulensi harus disusun secara sistematis dan informatif agar seluruh pesan yang disampaikan dalam kegiatan dapat terdokumentasi dan tersampaikan dengan baik,” instruksi Nuryani kepada seluruh peserta rapat.
Validasi berlapis terhadap dokumen dan data mentah juga menjadi penekanan penting untuk menjamin bahwa produk informasi yang dilepas ke publik bebas dari distorsi.
Melalui konsolidasi intensif ini, Kementan optimistis jaringan PPID dan humas sektor peternakan semakin matang menghadapi kompleksitas era informasi digital. Sinergi yang kokoh antar-unit kerja diharapkan mampu memastikan seluruh kebijakan strategis Kementan tersiar secara transparan, cepat, dan akuntabel, sehingga eskalasi pembangunan pertanian nasional kian mendapat dukungan penuh dari masyarakat luas.
