Masukan tersebut, menurut Nasir, perlu menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan arah pembaruan regulasi, terutama agar ketentuan hukum tetap relevan dengan kondisi yang dihadapi aparat di lapangan.

Nasir juga mengungkapkan keterlibatannya dalam proses pembentukan UU SPPA pada periode sebelumnya.

Scroll Untuk Lanjut Membaca

Ia pernah menjadi anggota Panitia Kerja (Panja) sekaligus bagian dari tim perumus undang-undang tersebut. Pengalaman itu membuatnya merasa memiliki tanggung jawab untuk mencermati bagaimana aturan yang telah disusun diterapkan dalam praktik.

Nasir menjelaskan bahwa sejak awal, UU SPPA dibentuk dengan pendekatan khusus yang menempatkan perlindungan anak sebagai perhatian utama.

Semangat pembentukan regulasi tersebut adalah memastikan anak yang berhadapan dengan hukum tidak diperlakukan sama seperti pelaku tindak pidana dewasa serta memperoleh penanganan melalui mekanisme peradilan yang mempertimbangkan kepentingan dan masa depannya.

Namun, ia menilai perkembangan persoalan hukum yang melibatkan anak saat ini perlu menjadi alasan untuk meninjau kembali sejumlah ketentuan agar sistem yang berlaku dapat menjawab tantangan baru.

Melalui pembahasan Prolegnas, Nasir berharap revisi UU SPPA dapat memperoleh perhatian dan masuk dalam daftar RUU Prioritas Tahun 2027.

Menurutnya, evaluasi diperlukan untuk melihat apakah aturan yang berlaku masih memadai dalam menghadapi kompleksitas perkara pidana anak sekaligus mempertahankan tujuan perlindungan terhadap anak.

Pembahasan revisi juga menjadi kesempatan bagi pembentuk undang-undang untuk menampung pengalaman aparat penegak hukum, mengevaluasi pelaksanaan ketentuan yang ada, dan mempertimbangkan kebutuhan pembaruan sistem peradilan pidana anak.

Meski demikian, masuknya sebuah usulan ke dalam pembahasan Prolegnas tidak serta-merta berarti rancangan undang-undang tersebut telah disetujui sebagai prioritas. Penetapannya tetap harus melalui mekanisme legislasi yang berlaku.

Nasir berharap dorongan pembaruan UU SPPA dapat ditindaklanjuti sehingga sistem peradilan pidana anak mampu memberikan respons hukum yang tepat terhadap perkembangan tindak pidana, tanpa mengabaikan perlindungan hak dan masa depan anak.

Upaya tersebut dinilai penting untuk memastikan penegakan hukum dan perlindungan anak dapat berjalan beriringan dalam menghadapi tantangan kejahatan yang terus berkembang.

Artikel Rekomendasi
Halaman:
1 2