JAKARTA, BeritaSiber.com – Meningkatnya kompleksitas kasus kriminalitas yang melibatkan anak di bawah umur menjadi perhatian serius di parlemen. Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, M. Nasir Djamil, mendorong agar revisi Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) segera masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) RUU Prioritas Tahun 2027.

Dorongan tersebut muncul menyusul berbagai persoalan yang dinilai belum sepenuhnya terakomodasi dalam regulasi yang berlaku saat ini. Nasir menilai sistem peradilan pidana anak perlu dievaluasi agar mampu merespons perkembangan bentuk dan modus tindak pidana yang melibatkan anak.

Scroll Untuk Lanjut Membaca

Pernyataan itu disampaikan Nasir dalam Rapat Pleno Baleg DPR RI yang mengagendakan Evaluasi Prolegnas dan Penyusunan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2027, di Ruang Rapat Baleg DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Rapat tersebut membahas berbagai usulan rancangan undang-undang dari Komisi I hingga Komisi XIII DPR RI, termasuk usulan yang disampaikan fraksi-fraksi untuk menjadi bagian dari agenda legislasi nasional tahun mendatang.

Politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengungkapkan bahwa perkembangan kasus pidana yang melibatkan anak saat ini menunjukkan tantangan yang semakin kompleks.

Menurutnya, terdapat perubahan pola kejahatan yang perlu menjadi perhatian pembentuk undang-undang, baik terkait anak sebagai korban maupun anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku tindak pidana.

“Memang belakangan ini kejahatan terhadap atau kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak ini sudah sangat luar biasa, bahkan melebihi seperti orang dewasa,” ujar Nasir.

Pernyataan tersebut menjadi salah satu dasar bagi Nasir untuk meminta agar revisi UU SPPA tidak dikesampingkan dalam penyusunan agenda legislasi prioritas DPR pada 2027.

Ia berpandangan, perubahan situasi di lapangan harus direspons melalui evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas aturan yang selama ini menjadi landasan penanganan perkara pidana anak.

Nasir mengungkapkan bahwa usulan revisi UU SPPA tidak semata-mata didasarkan pada pandangan pribadi, melainkan juga memperhatikan masukan dari aparat penegak hukum di berbagai daerah.

Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Aceh II tersebut menyebut, dalam sejumlah kunjungan kerja ke instansi penegak hukum, pihaknya menerima keluhan mengenai tantangan penerapan sistem peradilan pidana anak.

Menurutnya, sejumlah aparat menilai perangkat hukum yang tersedia belum cukup menjawab perkembangan modus tindak pidana yang melibatkan anak pada masa sekarang.

“Kunjungan kerja kami ke beberapa instansi penegak hukum, mereka mengeluhkan karena sistem peradilan pidana anak ini tidak menjawab kejahatan yang dilakukan anak-anak sekarang,” tegasnya.

Artikel Rekomendasi
Halaman:
1 2