BERITASIBER.COM | JAKARTA – Kebijakan pemerintah yang menetapkan sistem bekerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) setiap hari Jumat mulai menuai sorotan.
Anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin, meminta pemerintah melakukan evaluasi secara berkala guna memastikan kebijakan tersebut berjalan efektif tanpa mengganggu pelayanan publik.
Menurut Khozin, evaluasi menjadi langkah penting untuk mengukur apakah kebijakan tersebut benar-benar mampu mencapai tujuan utamanya, yakni mengurangi konsumsi energi, khususnya bahan bakar minyak (BBM), sekaligus menjaga produktivitas kinerja ASN. Ia menegaskan bahwa kebijakan ini tidak boleh hanya bersifat administratif, melainkan harus memiliki dampak nyata yang terukur.
“Kami meminta agar pelaksanaan WFH setiap hari Jumat ini dievaluasi secara berkala dan diawasi secara konsisten oleh seluruh kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah,” ujar Khozin dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (31/3/2026).
Ia menjelaskan, terdapat dua indikator utama yang harus menjadi fokus dalam evaluasi tersebut. Pertama, efektivitas penurunan konsumsi BBM sebagai bagian dari upaya efisiensi energi nasional. Kedua, memastikan bahwa produktivitas ASN tetap terjaga meskipun tidak bekerja secara langsung dari kantor.
Meski demikian, Khozin juga memberikan catatan kritis terkait penetapan hari Jumat sebagai waktu pelaksanaan WFH. Ia menilai pilihan tersebut berpotensi menimbulkan dampak negatif, salah satunya munculnya kecenderungan memperpanjang waktu libur akhir pekan atau long weekend bagi sebagian ASN.
