Tidak hanya memastikan ketepatan sasaran, BULOG juga melakukan pengawasan terhadap kualitas beras yang diberikan kepada masyarakat.
Sebelum didistribusikan, beras telah melalui tahapan pemeriksaan mutu, pengemasan hingga pemrosesan ulang apabila diperlukan. Prosedur tersebut dilakukan untuk memastikan beras yang sampai kepada penerima berada dalam kondisi layak.
“Prosedur pemeriksaan kualitas, pengemasan, dan pemrosesan ulang beras sudah dilakukan sebelum penyaluran kepada PBP,” tegas Umar.
Beras Tak Sesuai Kualitas Bisa Dilaporkan
BULOG membuka ruang pengaduan apabila masyarakat menemukan bantuan beras dengan kualitas yang tidak sesuai. Penerima diminta segera menyampaikan laporan agar dapat ditindaklanjuti.
Pengaduan dapat disampaikan melalui layanan BULOG, Satgas Bantuan Pangan BULOG yang berada di desa maupun pemerintah desa setempat. Beras yang terbukti tidak memenuhi standar dapat memperoleh penggantian dengan beras berkualitas baik sesuai mekanisme yang berlaku.
Sementara itu, Eko Wahyudi menilai keberhasilan distribusi bantuan pangan membutuhkan koordinasi berbagai pihak. Selain BULOG, pemerintah daerah dan pemerintah desa memiliki peran penting untuk memastikan bantuan sampai kepada penerima.
“Secara tata cara teknis, penyaluran Bantuan Pangan telah melibatkan kolaborasi dengan pemerintah daerah hingga pemerintah desa. Kami berharap seluruh proses berjalan lancar dan masyarakat benar-benar mendapatkan manfaat dari program ini,” tuturnya.
Penyaluran 19.200 ton beras tersebut menjadi bagian dari upaya memenuhi kebutuhan pangan 640.002 penerima manfaat di tiga kabupaten. Dengan alokasi tiga bulan yang diberikan sekaligus, setiap penerima memperoleh total 30 kilogram beras.
Melalui pengawasan distribusi, pemanfaatan sistem verifikasi, serta pemeriksaan kualitas beras sebelum disalurkan, BULOG berupaya memastikan pelaksanaan Program Bantuan Pangan Beras Tahap II di Bojonegoro, Tuban, dan Lamongan berlangsung tepat sasaran, tepat jumlah, serta memberikan manfaat bagi masyarakat penerima.
