Beberapa poin utama yang akan disuarakan dalam aksi tersebut antara lain mendesak percepatan pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset, menuntut reformasi internal DPR, khususnya terkait kenaikan gaji pokok dan tunjangan anggota DPR yang dinilai tidak berpihak pada rakyat, mendesak DPRK Aceh Singkil untuk memanggil Bupati dan Wakil Bupati guna mengkaji ulang pembelian mobil dinas, iPhone, dan iPad yang dinilai mencederai perasaan masyarakat.
Selain itu, tuntutan meraka mendesak Pemerintah Daerah Aceh Singkil untuk segera menyelesaikan pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan lampu penerangan jalan yang masih banyak dikeluhkan warga, menuntut penindakan tegas terhadap perusahaan-perusahaan yang melanggar garis sempadan sungai dan yang dianggap telah melanggar Qanun No. 02 Tahun 2013 tentang Tata Ruang Wilayah.
Koordinator aksi menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk ekspresi demokrasi dan keprihatinan pemuda terhadap berbagai persoalan yang belum mendapatkan perhatian serius dari pemerintah, baik pusat maupun daerah.
“Kami hadir sebagai suara rakyat. Aksi ini damai, terbuka, dan penuh tanggung jawab. Kami berharap DPRK Aceh Singkil mendengar dan meneruskan aspirasi ini ke jenjang yang lebih tinggi,” ujar salah satu koordinator aksi.(Al).
