Menurut Farida, Lamongan menunjukkan bagaimana kolaborasi lintas lembaga dapat menciptakan ekosistem ekonomi desa yang kuat. Ia menyebut bahwa pendekatan integratif antara lembaga keagamaan, ekonomi lokal, dan teknologi mampu menghasilkan dampak signifikan bagi masyarakat.
“Lamongan menjadi salah satu model yang dapat diperluas ke berbagai daerah di Indonesia. Di sini kita melihat potensi lokal, inovasi teknologi, dan lembaga ekonomi desa bergerak searah untuk mengentaskan kemiskinan,” jelasnya.
Bupati Lamongan Yuhronur Efendi mengapresiasi langkah pemerintah pusat yang terus mendorong pemberdayaan berbasis pesantren. Ia menegaskan bahwa pesantren selama ini tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan Islam, tetapi juga pusat pembentukan karakter dan kemandirian sosial ekonomi warga.
“Sinergi multipihak yang telah terlaksana di Lamongan membuktikan bahwa pesantren mampu menjadi pilar pengembangan ekonomi masyarakat. Ini menjadi kekuatan besar dalam akselerasi penghapusan kemiskinan,” ujar Bupati Yes.
Deputi Kemenko Pemberdayaan Masyarakat, Prof. Abdul Haris, menjelaskan bahwa program pengentasan kemiskinan harus diarahkan pada pemberdayaan yang berkelanjutan, bukan sekadar bantuan jangka pendek.
“Prinsip prioritas presiden adalah mengubah pendekatan dari yang bersifat kualitatif menuju pemberdayaan penuh agar masyarakat berdaya, produktif, dan sejahtera,” ungkapnya.
Pilot project ini diyakini mampu menjadi pondasi penguatan jejaring pemberdayaan pesantren di seluruh Indonesia. Program ini juga diproyeksikan membuka akses pasar yang lebih luas, menyediakan pembiayaan usaha yang lebih mudah dijangkau, serta memperkuat kapasitas UMKM desa dan kelompok masyarakat rentan.(Bs).
