Persoalan semakin rumit ketika pengemudi hendak menolak barang yang dianggap berisiko, tetapi khawatir menghadapi sanksi atau penangguhan akun dari platform.

Kondisi tersebut, menurutnya, menunjukkan pentingnya aturan yang tidak hanya mengatur besaran tarif, tetapi juga mempertimbangkan keselamatan serta perlindungan pengemudi.

Scroll Untuk Lanjut Membaca

Untuk mengatasi persoalan tersebut, perwakilan pengemudi mengusulkan agar pemerintah menetapkan batas tarif bawah dan tarif atas bagi layanan pengantaran barang dan makanan berbasis aplikasi.

Pengaturan itu diharapkan dapat memberikan kepastian pendapatan bagi kurir sekaligus mencegah persaingan tarif yang terlalu rendah.

Ade menegaskan bahwa besaran tarif layanan kurir tidak harus disamakan dengan tarif transportasi penumpang. Namun, perhitungannya perlu mempertimbangkan karakteristik dan risiko pekerjaan pengiriman.

Selain batas tarif, pengemudi juga mengusulkan adanya biaya tambahan untuk layanan multistop maupun pesanan gabungan.

Kompensasi waktu tunggu turut menjadi perhatian, khususnya ketika kurir harus menunggu pesanan disiapkan di restoran atau menunggu barang di lokasi pengambilan.

Ade mencontohkan bahwa salah satu platform telah menerapkan tambahan biaya sekitar Rp5.000 untuk pemberhentian tambahan. Meski demikian, kebijakan tersebut dinilai belum cukup untuk menjawab persoalan rendahnya tarif dasar pengiriman.

Tidak hanya tarif dan beban kerja, sistem pencairan pendapatan dari perusahaan aplikasi juga menjadi sorotan dalam dialog tersebut.

Salah satu perwakilan pengemudi menyampaikan adanya platform yang menunda pencairan penghasilan hingga sekitar satu minggu empat jam setelah pekerjaan diselesaikan.

Kondisi itu dinilai menyulitkan kurir karena sebagian besar pengemudi membutuhkan pendapatan harian untuk menunjang aktivitas operasional.

Biaya pembelian bahan bakar, makan, serta kebutuhan selama bekerja harus dikeluarkan setiap hari, sementara pendapatan yang telah diperoleh belum tentu langsung dapat digunakan.

Karena itu, pengemudi berharap mekanisme pembayaran juga menjadi bagian dari pembahasan regulasi agar terdapat kepastian mengenai waktu pencairan penghasilan.

Menanggapi berbagai keluhan tersebut, Meutya Hafid menyampaikan apresiasi atas masukan yang diberikan organisasi pengemudi.

Ia menilai persoalan yang disampaikan sangat konkret dan menggambarkan tantangan yang dihadapi kurir online dalam menjalankan pekerjaannya.

“Ini masukannya sangat komplit, real, dan langsung to the point. Jadi kami juga berterima kasih. Memang dari yang kami cermati, bagian ini belum masuk,” kata Meutya.

Menurutnya, berbagai masukan tersebut penting untuk melengkapi pembahasan regulasi yang sedang dipersiapkan pemerintah.

Meutya berharap dialog dengan komunitas dan serikat pengemudi dapat terus berlangsung sehingga kebijakan yang dihasilkan mampu mempertimbangkan kepentingan seluruh pihak.

Pemerintah juga perlu menjaga keseimbangan antara keberlanjutan bisnis perusahaan aplikasi, kepentingan konsumen, serta kepastian tarif dan perlindungan bagi pengemudi.

Melalui proses penyusunan aturan tersebut, Kemkomdigi berupaya menghadirkan kerangka regulasi yang lebih sesuai dengan perkembangan layanan pengiriman barang dan makanan berbasis digital.

Meski demikian, besaran tarif baru maupun waktu pemberlakuan regulasi belum diumumkan dalam pertemuan tersebut.

Dialog ini menjadi langkah awal untuk merumuskan kebijakan yang diharapkan mampu menciptakan sistem layanan kurir online yang lebih adil, transparan, dan memberikan kepastian bagi pengemudi maupun masyarakat pengguna jasa.

Artikel Rekomendasi
Halaman:
1 2