Kementerian ESDM telah menerjunkan tim teknis berkoordinasi erat dengan manajemen PLN untuk mengidentifikasi akar permasalahan di sistem transmisi maupun distribusi regional. Pemerintah berkomitmen penuh agar suplai tenaga listrik bagi masyarakat maupun sektor industri di wilayah Kalimantan dan sekitarnya dapat segera normal kembali dalam waktu dekat tanpa hambatan berarti.
Selain menyoroti stabilitas sektor kelistrikan, rapat koordinasi di Istana Kepresidenan tersebut juga membahas arah kebijakan energi nasional terkait komoditas Bahan Bakar Minyak (BBM). Presiden Prabowo memberikan arahan khusus agar stabilitas harga BBM di dalam negeri tetap terjaga dengan baik, demi melindungi daya beli masyarakat luas.
Fokus utama pemerintah diarahkan untuk mengamankan ketersediaan dan keterjangkauan harga BBM bersubsidi yang menjadi penopang utama aktivitas ekonomi masyarakat kelas menengah ke bawah serta sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pemerintah memastikan bahwa alokasi subsidi energi akan dikelola secara cermat dan tepat sasaran.
Sementara itu, untuk segmen BBM nonsubsidi, pemerintah akan mengambil kebijakan yang adaptif namun terukur. Penyesuaian harga BBM nonsubsidi ke depan akan tetap dicermati secara seksama dengan mempertimbangkan fluktuasi harga minyak mentah dunia serta dinamika ekonomi global, guna menjaga kesehatan fiskal tanpa mengorbankan stabilitas pasar domestik.
Melalui instruksi cepat dan terpadu ini, Presiden Prabowo menegaskan kehadiran negara dalam mengawal ketahanan energi nasional, mulai dari keandalan infrastruktur kelistrikan daerah hingga pengelolaan harga energi yang adil dan berkesinambungan bagi seluruh rakyat Indonesia.
