Menurutnya, keberhasilan implementasi dokumen tersebut sangat bergantung pada sinergi seluruh organisasi perangkat daerah (OPD). Oleh karena itu, setiap perangkat daerah diharapkan mampu menerjemahkan arah kebijakan yang tertuang dalam PJPK ke dalam program kerja yang nyata sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
“Dengan pelaksanaan PJPK yang konsisten, pembangunan di Kabupaten Madiun akan semakin tepat sasaran, meningkatkan kualitas SDM secara signifikan, serta mempercepat terwujudnya Kabupaten Madiun yang Bersahaja,” tegas Bupati Hari Wuryanto.
Pemerintah Kabupaten Madiun juga menekankan bahwa pembangunan kependudukan bukan hanya menjadi tanggung jawab satu perangkat daerah, melainkan memerlukan kolaborasi lintas sektor. Integrasi program antar-OPD dinilai menjadi kunci agar sasaran pembangunan dapat tercapai secara optimal dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Selain memperkuat koordinasi, sosialisasi ini juga menjadi sarana untuk meningkatkan pemahaman seluruh pemangku kepentingan mengenai pentingnya data kependudukan sebagai dasar penyusunan kebijakan publik. Dengan dukungan data yang akurat dan mutakhir, pemerintah dapat menentukan prioritas pembangunan secara lebih efektif, mulai dari bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, hingga pelayanan sosial.
Melalui pelaksanaan sosialisasi PJPK 2025–2029, Pemkab Madiun berharap seluruh perangkat daerah segera melakukan penyesuaian terhadap rencana kerja tahunan agar selaras dengan arah pembangunan kependudukan yang telah ditetapkan. Langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat kualitas perencanaan pembangunan daerah sekaligus mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin responsif terhadap dinamika kependudukan.
Dengan komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan, Peta Jalan Pembangunan Kependudukan 2025–2029 diharapkan menjadi instrumen strategis dalam menciptakan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Madiun.(Edi Marpaung)
