“Semangat pemikiran Ibnu Khaldun mengingatkan kita bahwa kemakmuran masyarakat tidak dapat dilepaskan dari produktivitas, kerja sama, dan aktivitas perdagangan. Karena itu, misi dagang harus mampu memberikan dampak nyata bagi pelaku usaha kecil, bukan sekadar menghasilkan angka transaksi yang besar,” tegasnya.

Ia menekankan pentingnya memastikan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memperoleh ruang yang semakin luas dalam jaringan perdagangan tersebut. Dengan akses pasar yang lebih terbuka, UMKM diharapkan mampu meningkatkan kapasitas produksi, memperbaiki kualitas produk, dan memperkuat daya saing.

Scroll Untuk Lanjut Membaca

Bagi Ning Lia, keberhasilan program perdagangan juga harus dilihat dari dampak jangka panjangnya. Peningkatan pendapatan masyarakat, terbukanya lapangan pekerjaan, serta tumbuhnya usaha lokal menjadi indikator penting untuk menilai efektivitas kebijakan ekonomi daerah.

Tak hanya memperluas jaringan perdagangan domestik, Pemprov Jawa Timur juga melakukan penetrasi pasar internasional. Misi dagang ke Hong Kong dilaporkan mencatat transaksi senilai Rp12,038 triliun, sementara kegiatan serupa di Arab Saudi menghasilkan potensi transaksi mencapai Rp6,7 triliun.

Capaian tersebut dinilai membuka peluang bagi berbagai komoditas unggulan Jawa Timur untuk menjangkau konsumen internasional. Di sisi lain, penguatan pasar ekspor juga diharapkan mampu mendorong peningkatan kualitas produk dan memperbesar kesempatan usaha bagi masyarakat.

Ning Lia berharap strategi yang dijalankan Gubernur Khofifah dapat terus diperkuat melalui kolaborasi pemerintah, dunia usaha, dan pelaku UMKM. Menurutnya, sinergi tersebut menjadi kunci agar pertumbuhan perdagangan tidak hanya terkonsentrasi pada perusahaan besar, tetapi juga menjangkau sektor ekonomi kerakyatan.

“Ketika perdagangan berkembang, produksi meningkat, tenaga kerja terserap, dan kesejahteraan masyarakat ikut tumbuh. Inilah esensi pembangunan ekonomi yang harus terus diperkuat, sehingga Jawa Timur bukan hanya menjadi pasar besar, tetapi juga penggerak ekonomi nasional,” kata Ning Lia.

Ia menambahkan, komitmen transaksi bernilai triliunan rupiah harus menjadi titik awal penguatan ekonomi yang lebih inklusif. Realisasi perdagangan, kesinambungan kemitraan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadi hal yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan program berikutnya.

“Ukuran keberhasilan pembangunan ekonomi bukan hanya seberapa besar angka transaksi yang dicatat, tetapi bagaimana peluang tersebut benar-benar mampu menggerakkan usaha masyarakat, memperkuat UMKM, dan menghadirkan kesejahteraan yang berkelanjutan,” pungkasnya.

Artikel Rekomendasi
Halaman:
1 2