Menurutnya, perluasan konsumsi telur dalam MBG tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga dapat memperkuat pasar bagi peternak rakyat. Dengan penyerapan yang lebih pasti, peternak memiliki ruang yang lebih kuat untuk menjaga keberlanjutan usahanya.
Amran menegaskan perlindungan terhadap peternak rakyat menjadi perhatian serius pemerintah mengingat sekitar 3,8 juta peternak bergantung pada keberlangsungan sektor perunggasan. Ia bahkan memilih merespons persoalan tersebut secara langsung di Surabaya setelah menerima informasi adanya tekanan dan aspirasi peternak di sejumlah daerah.
“Ini 3,8 juta peternak kita harus jaga. Apa mau biarkan mereka berteriak tiap hari? Dan itu tugas kami. Begitu kami lihat ada demo di beberapa daerah, langsung kami rapat di Surabaya. Tidak menunggu lagi rapat di Jakarta,” ujarnya.
Langkah cepat tersebut, kata Amran, merupakan bentuk kehadiran pemerintah dalam menyelesaikan persoalan peternak. Menurutnya, ketika masalah muncul di lapangan, pemerintah harus segera duduk bersama, mendengar aspirasi, dan mengambil keputusan yang memberikan kepastian.
“Jangan mengambil kesempatan dalam kesempitan,” tegasnya.
Menanggapi keputusan tersebut, Koordinator Rumah Kebersamaan Blitar, Kediri, Tulungagung, Malang, dan Trenggalek (BKT MT), Eti Marlina, menyambut baik langkah pemerintah menjaga harga dan ketersediaan pakan.
Menurut Eti, kepastian harga pakan sangat penting bagi peternak mikro, kecil, dan menengah karena pakan merupakan salah satu komponen terbesar dalam biaya produksi. Pihaknya juga mengusulkan agar masa berlaku kebijakan pakan diperpanjang untuk memberikan kepastian usaha bagi peternak.
Untuk peternak mikro, masa berlaku yang sebelumnya tiga bulan diusulkan menjadi enam bulan, peternak kecil dari dua bulan menjadi empat bulan, sedangkan peternak menengah dari satu bulan menjadi dua bulan.
“Alhamdulillah tadi sudah direspons sama Bapak Mentan,” ujar Eti.
Ia juga mengapresiasi komitmen pemerintah untuk menjaga harga pakan tanpa mengorbankan kualitas. Menurutnya, pakan yang terjangkau harus tetap memenuhi standar yang dibutuhkan agar produktivitas peternak terjaga.
“Kami berharap adanya komitmen bersama untuk tidak menaikkan pakan, baik itu konsentrat maupun pakan jadi, tapi kami berharap tetap menjaga kualitas yang ber-SNI,” katanya.
