Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, lanjut Mu’ti, telah menetapkan sejumlah program prioritas yang sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN, antara lain:
- Wajib belajar 13 tahun dan pemerataan kesempatan pendidikan.
- Peningkatan kualifikasi, kompetensi, dan kesejahteraan pendidik.
- Penguatan karakter melalui program 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat dan Pagi Ceria.
- Penguatan literasi, numerasi, sains, dan teknologi.
- Pengembangan pembelajaran koding dan kecerdasan buatan (AI) di pendidikan dasar dan menengah.
Dalam forum yang sama, Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menyampaikan dukungan penuh terhadap penguatan kebijakan dan layanan PAUD di Indonesia.
“Partisipasi semesta adalah keniscayaan. DPR RI berkomitmen memastikan proses legislasi berjalan inklusif, termasuk dalam revisi UU Sistem Pendidikan Nasional. PAUD harus menjadi bagian dari layanan wajib belajar, bahkan hingga ke daerah 3T,” jelas Hetifah.
Ia juga menyoroti pentingnya memperjuangkan kesejahteraan tenaga pendidik PAUD, termasuk yang bekerja di kelompok bermain dan tempat penitipan anak (TPA).
“DPR RI mendorong pengakuan, regulasi, dan anggaran yang adil untuk guru-guru PAUD. Kami juga ingin memastikan adanya standar mutu yang realistis dan bisa diterapkan di lapangan,” tambahnya.
Sarasehan ini dihadiri oleh puluhan mitra strategis dari berbagai sektor, yang menyatakan komitmen untuk terus mendukung penguatan ekosistem PAUD di Indonesia.
Sebagai penutup, Menteri Mu’ti memberikan apresiasi atas dukungan yang telah terbangun.
“Kemitraan yang sudah terjalin harus terus kita rawat dan kembangkan. Mari kita saling menguatkan demi mewujudkan Generasi Emas Indonesia 2045,” pungkasnya.(*).
