Menanggapi hal tersebut, Ridwan Bae menegaskan komitmen Komisi V DPR RI untuk menampung dan memperjuangkan aspirasi daerah. Menurutnya, percepatan pembangunan infrastruktur di sektor perhubungan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, hingga pengembangan kawasan pedesaan harus menjadi prioritas bersama.
“Setiap kelas jalan, baik kabupaten, provinsi, maupun nasional, memiliki tanggung jawab masing-masing. Melalui forum ini, kami berharap tidak ada lagi jalan berlubang yang mengganggu mobilitas masyarakat. Aspirasi yang disampaikan akan kami dorong agar segera direalisasikan,” ujarnya.
Sementara itu, Sekdaprov Jatim Adhy Karyono menyampaikan bahwa Jawa Timur memiliki peran strategis sebagai gerbang perekonomian kawasan timur Indonesia.
“Oleh karena itu, dibutuhkan dukungan berkelanjutan dari pemerintah pusat guna menjaga kualitas infrastruktur dan konektivitas antarwilayah,” ungkapnya.
Ia memaparkan, tingkat kemantapan jalan nasional di Jawa Timur saat ini telah mencapai sekitar 98 persen, sementara jalan provinsi berada di kisaran 86 persen. Selain itu, Pemprov Jatim juga mengantisipasi lonjakan arus mudik Lebaran yang diperkirakan melibatkan jutaan penumpang melalui moda darat, laut, dan udara.
Untuk jangka panjang, Pemprov Jatim mendorong pengembangan transportasi massal di kawasan Surabaya Raya, termasuk proyek kereta rel listrik (KRL) Surabaya–Sidoarjo yang ditargetkan mulai beroperasi pada 2027.
“Program ini diharapkan mampu mengurai kemacetan, meningkatkan efisiensi mobilitas, serta memperkuat konektivitas kawasan metropolitan di Jawa Timur,” pungkasnya.
