Menurut Yuhronur, proses lelang jabatan dilakukan untuk memastikan pejabat yang terpilih memiliki kapasitas teknis dan manajerial yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.
“Untuk jabatan tinggi pratama, semuanya melalui seleksi terbuka agar benar-benar menghasilkan figur yang kompeten,” katanya.
Ia berharap, perombakan ini dapat memberikan energi baru bagi perangkat daerah dalam menjalankan program pembangunan. Dengan komposisi pejabat yang lebih tepat, hambatan birokrasi diharapkan dapat diminimalkan sehingga target pembangunan daerah dapat tercapai secara optimal.
Lebih jauh, Pemkab Lamongan menargetkan terciptanya birokrasi yang adaptif, responsif, dan akuntabel melalui penerapan sistem berbasis kinerja. Integrasi antara penilaian KPI dan integritas individu diharapkan mampu mendorong peningkatan profesionalisme ASN dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
