“Informasi dari teman-teman sebelah yang sudah itu ada Blitar dan Banyuwangi sudah turun mulai kemarin, tapi Lamongan belum. Kita doakan mudah-mudahan sekarang ada acara di hotel Vasa, kemungkinan rekom itu diserahkan. Sehingga kalau sudah turun rekom dari DPP. PDI-P, langsung kita tindak lanjuti untuk pengusulan SK nya ke Gubernur. Biar lengkap dan kita bisa enak, meski pimpinan dewan itu sifatnya kolektif kolegial. Meskipun hanya tiga legalitasnya sudah sah, karena di SE (Surat Edaran) Mendagri tanggal 25 Juni kemarin, meski satu pun tidak masalah, yang penting roda pemerintahan jangan terganggu,” lanjutnya.
Sementara itu, Fredy Wahyudi, Ketua DPRD Lamongan yang baru dilantik menyampaikan sebagai agenda awal akan membentuk Alat Kelengkapan Dewan (AKD), komisi, Badan Anggaran (Banggar), Badan Musyawarah (Bamus) dan Badan Kehormatan (BK) DPRD Lamongan. Kemudian soal pembahasan APBD tahun 2025, rencananya akan dibahas hingga bulan Oktober mendatang.
“APBD 2025 rencananya akan kita selesaikan bulan Oktober, karena November sudah Pilkada. Jadi takutnya di goreng-goreng. Intinya dengan DPRD ini, kita berharap bisa memenuhi keinginan masyarakat,” ungkap Freddy.
>>> Klik berita lainnya di Google News BeritaSiber.Com
