Menindaklanjuti keluhan tersebut, Polsek Solokuro berkoordinasi dengan UPT Pertanian setempat untuk mencari langkah dan solusi terbaik yang dapat diterapkan dalam membantu para petani menghadapi persoalan kekeringan maupun serangan organisme pengganggu tanaman.
Kapolsek Solokuro menegaskan bahwa koordinasi lintas sektor sangat diperlukan karena persoalan pertanian membutuhkan penanganan sesuai bidang dan kewenangan masing-masing. Polri, lanjutnya, siap mendukung upaya pemerintah dan instansi teknis dalam menjaga keberlangsungan sektor pertanian sebagai salah satu bagian penting dalam mewujudkan ketahanan pangan.
“Kami berkoordinasi dengan UPT Pertanian agar permasalahan yang disampaikan petani dapat ditindaklanjuti sesuai bidang teknisnya. Harapannya dapat ditemukan langkah yang efektif untuk membantu petani, baik dalam menghadapi keterbatasan air maupun melakukan pengendalian hama tikus,” jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, petani juga diajak untuk terus berkomunikasi dengan pemerintah desa, petugas pertanian maupun Bhabinkamtibmas apabila menemukan kendala yang berpotensi mengganggu kegiatan pertanian. Komunikasi dan koordinasi sejak dini diharapkan dapat mempercepat penanganan sehingga dampak kerugian terhadap petani dapat ditekan.
Menurut Kapolsek, keberhasilan program ketahanan pangan membutuhkan sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, instansi pertanian dan masyarakat. Karena itu, Polsek Solokuro akan terus mendukung serta melakukan pemantauan terhadap kegiatan pertanian di wilayah hukumnya sebagai bagian dari dukungan terhadap program pemerintah di bidang ketahanan pangan nasional.
“Kami berharap melalui koordinasi dan sinergi yang baik, persoalan yang sedang dihadapi para petani dapat memperoleh solusi. Petani merupakan bagian penting dalam menjaga ketersediaan pangan, sehingga sudah menjadi kepentingan bersama untuk mendukung keberlangsungan kegiatan pertanian di wilayah Kecamatan Solokuro,” pungkasnya.
