“Kami sedang memfinalisasi petunjuk teknis kerja sama agar seluruh proses memiliki kepastian hukum dan operasional yang jelas. Selain itu, BGN juga menyiapkan saluran pengaduan sehingga setiap kendala di lapangan dapat segera ditindaklanjuti,” jelas Yulhenri.

Kehadiran juknis yang komprehensif ini diharapkan mampu mengeliminasi hambatan administratif, meminimalisir potensi penyimpangan, serta membangun iklim bisnis yang adil bagi peternak rakyat yang berpartisipasi sebagai pemasok resmi.

Scroll Untuk Lanjut Membaca

Langkah konkret pemerintah dalam membuka ruang dialog rutin ini mendapat respons positif dari kalangan pelaku usaha dan koperasi peternak di daerah. Komunikasi yang intensif dinilai efektif dalam menumbuhkan kepercayaan jangka panjang bagi peternak untuk terlibat aktif dalam rantai pasok program strategis nasional.

Perwakilan Pusat Koperasi Gugus Ternak Jawa Timur (Puskop GTJ), Ali, menyampaikan optimisme tinggi terhadap keberlanjutan program ini. Menurutnya, kepastian akses pasar merupakan kunci utama dalam menjaga stabilitas dan gairah usaha peternakan rakyat.

“Kami berharap kerja sama antara koperasi dan SPPG dapat semakin luas sehingga peternak memiliki akses pasar yang lebih pasti. Dengan koordinasi yang terus diperkuat, kami optimistis manfaat Program Makan Bergizi Gratis dapat dirasakan masyarakat sekaligus memberikan dampak positif bagi peternak rakyat,” tutur Ali.

Melalui integrasi kebijakan yang solid antara Kementan dan BGN, pemerintah menargetkan terbentuknya rantai pasok pangan yang tangguh dari hulu hingga hilir. Evaluasi berkala akan terus dilakukan untuk memetakan kebutuhan riil di setiap daerah, memperluas partisipasi kelompok peternak lokal, serta menjaga keseimbangan harga di tingkat produsen dan konsumen.

Kolaborasi lintas sektor ini diharapkan menjadi landasan kokoh dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional yang inklusif. Pada akhirnya, Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya sukses mencetak generasi masa depan yang sehat dan cerdas, tetapi juga menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi kerakyatan yang mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Artikel Rekomendasi
Halaman:
1 2