Menurut pelapor, kondisi tersebut perlu ditelusuri untuk memastikan seluruh proses perencanaan, pengadaan, dan realisasi anggaran telah dilaksanakan sesuai ketentuan.
Aliansi menilai dugaan pemecahan paket pengadaan perlu diperiksa dengan mengacu pada ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang berlaku.
Meski demikian, perubahan nilai maupun bentuk paket pengadaan tidak dengan sendirinya membuktikan adanya tindak pidana korupsi. Diperlukan pemeriksaan terhadap dokumen, mekanisme pelaksanaan, dan realisasi kegiatan untuk memastikan ada atau tidaknya pelanggaran.
Minta Kejaksaan Periksa Dokumen dan Realisasi Anggaran
Melalui laporan tersebut, aliansi mendesak Kejari Tapanuli Selatan menindaklanjuti informasi yang disampaikan secara objektif, transparan, dan sesuai prosedur hukum.
Mereka meminta aparat penegak hukum melakukan klarifikasi kepada Kepala Dinas PPKB serta pejabat yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran selama periode yang dilaporkan.
Selain itu, aliansi berharap kejaksaan dapat menelusuri dokumen pengadaan, bukti pencairan anggaran, daftar penerima manfaat, laporan pertanggungjawaban, serta kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan kondisi di lapangan.
Irfan menegaskan bahwa pelaporan tersebut merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam mengawasi penggunaan anggaran pemerintah daerah.
“Kami telah menempuh jalur resmi dan sopan, tetapi tidak dihiraukan. Semakin lama dinas diam, semakin kuat dugaan masyarakat bahwa ada yang disembunyikan. Hanya kejaksaan yang punya kewenangan meminta penjelasan secara tegas,” katanya.
Laporan Ditembuskan kepada Lembaga Pengawas
Tidak hanya disampaikan kepada Kejari Tapanuli Selatan, aliansi juga menyatakan telah mengirimkan tembusan laporan kepada sejumlah pihak, antara lain Bupati Tapanuli Selatan, DPRD, Inspektorat Kabupaten Tapanuli Selatan, BPK Perwakilan Sumatera Utara, serta Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara.
Langkah tersebut, menurut aliansi, bertujuan mendorong pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah sekaligus memastikan penggunaan anggaran publik dapat dipertanggungjawabkan.
Aliansi juga menyatakan kesiapannya memberikan keterangan dan menyerahkan dokumen tambahan apabila dibutuhkan oleh aparat penegak hukum.
