Selain itu, perhatian juga diarahkan pada penguatan ekonomi berbasis pangan, pengembangan kemitraan usaha, peningkatan kualitas sumber daya manusia, kesejahteraan sosial, serta reformasi birokrasi dan inovasi desa.
Pemerataan pembangunan dinilai harus menjadi ukuran utama keberhasilan APBD, sehingga masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Lamongan dapat merasakan manfaat program pemerintah secara adil dan berkelanjutan.
Tidak hanya menyoroti pembangunan fisik, fraksi-fraksi DPRD Lamongan juga mendorong penguatan digitalisasi tata kelola pemerintahan sebagai upaya meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pelayanan publik.
Di sisi lain, RAPBD 2027 diharapkan mampu mendukung dan memperkuat pelaksanaan program prioritas pemerintah pusat, khususnya dalam mewujudkan ketahanan pangan, swasembada nasional, serta keamanan wilayah.
Dengan demikian, kebijakan anggaran daerah diharapkan tidak hanya menjawab kebutuhan pembangunan jangka pendek, tetapi juga menjadi fondasi penguatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Lamongan dalam jangka panjang.
Adapun tujuh fraksi yang menyampaikan pandangan umum meliputi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Golkar, PDI Perjuangan, Gerindra, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrat, serta Fraksi gabungan NasDem, Ummat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Dalam kesempatan tersebut, dokumen pandangan umum fraksi diserahkan kepada Ketua DPRD Lamongan oleh masing-masing perwakilan, yakni Ahmad Haikal Rabbani dari PKB, Mutoyo dari Golkar, Busono Adi Susanto dari PDI Perjuangan, Sulastri dari Gerindra, Ahmad dari PAN, Bachruddin Muh. Alfian Arzaq dari Partai Demokrat, serta Rahardian Firmansyah dari Fraksi NasDem, Ummat, dan PKS.
Melalui pandangan umum tersebut, DPRD Lamongan berharap pembahasan RAPBD 2027 menghasilkan kebijakan anggaran yang realistis, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta mampu mempercepat pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Lamongan.
