LAMONGAN, BeritaSiber.com – Penurunan proyeksi pendapatan daerah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2027 menjadi perhatian tujuh fraksi di DPRD Lamongan.
Mereka mendorong Pemerintah Kabupaten Lamongan lebih selektif dalam menentukan prioritas belanja agar keterbatasan fiskal tidak menghambat pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Hal tersebut mengemuka dalam Rapat Paripurna Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap RAPBD Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2027 yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Lamongan, Selasa (13/10/2026).
RAPBD Lamongan 2027 mengusung tema Percepatan Pemerataan Infrastruktur Dasar Berkualitas dan Infrastruktur Ekonomi Strategis yang Berwawasan Lingkungan.
Dalam rancangan tersebut, pendapatan daerah diproyeksikan mengalami penurunan sebesar 6,04 persen dibandingkan APBD 2026. Kondisi ini dipengaruhi turunnya pendapatan transfer sebesar 9,02 persen, meskipun Pendapatan Asli Daerah (PAD) diperkirakan meningkat 4,22 persen.
Menyikapi kondisi tersebut, tujuh fraksi DPRD Lamongan menilai dinamika kenaikan maupun penurunan anggaran merupakan hal yang wajar. Namun, perubahan kemampuan keuangan daerah harus diimbangi dengan kebijakan belanja yang lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran.
Fraksi-fraksi menekankan bahwa keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi penghalang bagi pemerintah daerah untuk menghadirkan pembangunan yang merata dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Mereka juga mengingatkan agar penyusunan APBD 2027 tidak sekadar berorientasi pada besarnya alokasi anggaran maupun jumlah program yang dilaksanakan, tetapi lebih mengutamakan kualitas hasil pembangunan.
Sejumlah sektor strategis turut menjadi sorotan, mulai dari pembangunan infrastruktur dan konektivitas antarwilayah, penataan lingkungan hidup, kawasan permukiman, hingga penguatan ketahanan terhadap bencana.
