Dalam kesempatan tersebut, Menko Polkam juga menyoroti maraknya penyebaran informasi yang tidak benar di ruang digital. Ia mengingatkan masyarakat agar lebih bijak dalam menerima maupun menyebarluaskan informasi yang beredar, terutama di media sosial, karena tidak sedikit informasi yang sengaja diproduksi untuk menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
Menurutnya, sejumlah isu yang beredar belakangan diketahui mengandung unsur disinformasi, berita bohong (hoaks), hingga narasi provokatif yang berpotensi memecah belah persatuan. Pemerintah bersama aparat penegak hukum dan instansi terkait terus melakukan langkah-langkah penanganan terhadap penyebaran informasi yang dinilai meresahkan tersebut.
“Kami bersepakat menyampaikan kepada seluruh rakyat agar tidak terhasut dan gelisah oleh isu-isu tersebut. Pemerintah dan seluruh aparat keamanan sedang menanganinya dengan sungguh-sungguh, terukur, dan tuntas,” tegasnya.
Lebih lanjut, Djamari mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berperan aktif menjaga situasi tetap kondusif dengan mengedepankan sikap kritis terhadap setiap informasi yang diterima. Ia menilai partisipasi masyarakat sangat penting dalam mencegah penyebaran hoaks maupun provokasi yang dapat mengganggu stabilitas nasional.
Pemerintah, lanjutnya, akan terus memperkuat koordinasi lintas sektor guna memastikan keamanan dan ketertiban masyarakat tetap terjaga. Sinergi antara aparat keamanan, penegak hukum, lembaga intelijen, pemerintah daerah, hingga masyarakat diharapkan mampu menjadi fondasi dalam menghadapi berbagai tantangan yang berpotensi memengaruhi stabilitas politik dan keamanan nasional.
Melalui koordinasi yang solid dan pengawasan yang berkelanjutan, pemerintah optimistis kondisi keamanan nasional akan tetap terpelihara. Masyarakat pun diimbau untuk tetap tenang, tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi, serta mendukung upaya pemerintah dalam menjaga persatuan, ketertiban, dan stabilitas nasional sebagai modal utama bagi keberlanjutan pembangunan Indonesia.
