Menurutnya, kebijakan pengurangan mobilitas perlu disesuaikan dengan kebutuhan serta kondisi di lapangan agar pelaksanaannya tepat sasaran.
Selain mendorong pencarian solusi, Ning Lia menekankan pentingnya mencegah praktik penimbunan BBM. Ia mengingatkan agar keterbatasan pasokan tidak dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk mengambil keuntungan pribadi.
“Jangan sampai di bawah ini ada oknum-oknum atau mafia mencoba menimbun. Sudah yang terbatas ditimbun, panic buying, jangan sampai. Semoga ada skema yang terbaik,” tegasnya.
Ia menilai pembelian secara berlebihan justru berpotensi memperparah kondisi di tengah keterbatasan pasokan. Dampaknya, masyarakat yang membutuhkan BBM untuk bekerja, berdagang, maupun menjalankan usaha sehari-hari bisa semakin kesulitan mendapatkan bahan bakar.
Karena itu, upaya penanganan kelangkaan Pertalite membutuhkan kerja sama antara pemerintah, pihak terkait dalam distribusi BBM, dan masyarakat. Pemerintah diharapkan dapat memastikan pasokan tersalurkan sesuai kebutuhan, sementara masyarakat diimbau membeli BBM secara wajar.
Dengan distribusi yang terjaga dan perilaku pembelian yang tidak berlebihan, antrean panjang serta penghentian sementara pelayanan SPBU akibat kehabisan stok diharapkan dapat segera teratasi.
Ning Lia pun berharap adanya langkah konkret yang mampu menjaga ketersediaan Pertalite bagi masyarakat Malang Raya, sehingga aktivitas ekonomi dan mobilitas warga tetap berjalan tanpa terkendala kesulitan memperoleh bahan bakar.
