.COM | – Bulan Nopember tahun 2024 menjadi tahun politik bagi bangsa Indonesia. Pemilihan kepala daerah dan wakilnya akan dilaksanakan serentak dengan pemilihan umum kepala daerah 27 Nopember 2024 mendatang.

IMG_20240610_222115_11zon
Bs Iklan 970x250_11zon
IMG-20240708-WA0017_11zon
IMG_20230829_204843

Gereja Katolik Indonesia terlibat aktif menyumbangkan suara, menentukan pilihan yang tepat sesuai hati nurani masing-masing. Pilihan dalam bilik selama kurun waktu kurang lebih 5 menit, seorang warga negara (Gereja) memberikan sumbangan suaranya dalam menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin kota / kabupaten.

Scroll Untuk Lanjut Membaca

“Keterlibatan dalam bidang politik yang oleh Gereja diharapkan ditekuni oleh orang Katolik bukan pertama-tama berhubungan dengan kekuasaan atau jabatan publik, melainkan kecintaan serta tanggung jawab terhadap tanah air dan bangsa. Dalam Konsili Vatikan II ditegaskan: ‘Hendaknya para warganegara dengan kebesaran jiwa dan kesetiaan memupuk cinta tanah air, tetapi tanpa berpandangan picik, sehingga serentak tetap memperhatikan kesejahteraan segenap keluarga manusia, yang terhimpun melalui pelbagai ikatan antarsuku, antarbangsa dan antarnegara' (GS 75),” kata Vikaris Jendral Keuskupan Agung Semarang, Romo Yohanes Rasul Edy Purwanto, Pr., saat ditemui di Keuskupan Agung Semarang, Kamis (6/6/2024).

Karenanya, Romo Yohanes berharap kepada setiap calon walikota/bupati yang maju di Pilkada mengedepankan kepentingan bersama.

Scroll Untuk Lanjut Membaca

“Maju bukan karena kepentingan pribadi atau golongan tertentu, namun untuk kepentingan masyarakat. Dalam tafsir Katolik tentunya, yang diperjuangkan adalah kepentingan umum, termasuk kepentingan kemanusiaan universal didalamnya, yang nota bene (juga) bisa saja diperjuangkan oleh agama lain,” kata Wakil Uskup Agung itu.

Secara umum, kepentingan Katolik dalam politik adalah kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh masyarakat yang beragam, bukan melulu untuk kepentingan orang Katolik saja.
Romo Yohanes berpesan agar umat Katolik memperhatikan aspek-aspek penting, dalam berpolitik untuk memilih calon kandidatnya.

“Hormat terhadap martabat manusia, kebebasan, keadilan, solidaritas, subsidiaritas, fairness, demokrasi dan tanggung-jawab,” sambungnya.

Gereja Katolik tetap berpolitik, tetapi dalam arti yang lebih luas daripada sekedar perebutan kekuasaan. Pun, para pimpinan Gereja Katolik juga tetap mendorong umat untuk berpolitik secara bertanggung-jawab.

Karena itulah dalam konteks pemilu, Gereja Katolik hanya menyodorkan beberapa prinsip dasar, bukan mengarahkan pada pilihan tertentu.

Baca Artikel Lainnya :