| – Sejumlah yang mengatasnamakan dirinya Menggugat (JPM) geruduk kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menggelar aksi demonstrasi.

Hal ini lantaran Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran, yang akan menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dinilai mencegal kebebasan pers.

Scroll Untuk Lanjut Membaca

Dalam orasinya, mereka menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran yang akan menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran itu, di sahkan.

Menurutnya, draf RUU Penyiaran sangat bertentangan dengan pasal 4 ayat (2) UU Pers yang menyatakan, bahwa terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pemberedaran, atau pelarangan penyiaran.

“Larangan itu akan membungkam kemerdekaan pers. Padahal, jelas tertera dalam pasal 15 ayat (2) huruf a, bahwa fungsi adalah melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain.” Tegas M. Khairul Umam, korlap aksi JPM. Jumat (17/05/2024).

Dalam aksinya, puluhan Menggugat tampak kecewa. Hal itu dikarenakan, aksi demontrasinya itu hanya ditemui oleh seorang Wakil Ketua DPRD setempat di saat jam aktif kantor.

Baca Artikel Lainnya :