| – Anggota DPRD Kabupaten terpilih hasil , mengapresiasi langkah Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Pencegahan Polri turun ke Kabupaten .

Apresiasi ini atas upaya dari Satgassus Polri untuk mengawal penyaluran sembako atau pangan non tunai (BPNT) dan program keluarga harapan (PKH) dari Kementerian Sosial () di Kabupaten .

Scroll Untuk Lanjut Membaca

Karena, menurut perempuan yang juga Wakil Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi DPC , mengatakan terdapat dugaan KPM (Keluarga Penerima Manfaat) di wilayah Kabupaten dipaksa dan diancam untuk membeli paket sembako selama 3 tahun terakhir.

“Saya sangat apresiasi sekali langkah RI dan Satgassus turun ke . Terutama ke Desa Dradahblumbang, Kecamatan Kedungpring, ,” ucap kepada , Senin (10/06/2024).

Menurutnya, Satgassus Polri turun ke ini dipicu oleh laporan maraknya penyaluran Pangan Non Tunai (BPNT) di yang dinilai tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Nomor 4 Tahun 2023.

Salah satu contoh yang disorot, Erna menyebutkan, KPM dipaksa membeli paket sembako tertentu, padahal mereka berhak memilih sendiri bahan pangan yang mereka butuhkan.

Justru ini, menurut Caleg terpilih pemilu tahun 2024, kondisi itu dapat memperburuk kondisi KPM yang rentan. Ibaratnya kalau orang sakit kencing manis atau militus sudah parah tidak bisa diobati alias harus di amputasi.

Lebih lanjut, biasa disapa ini menegaskan bahwa langkah pendampingan oleh Satgassus saja tidak cukup. Seharusnya Satgassus memeriksa langsung Dinas Sosial , pihak kecamatan, pendamping BPNT, dan perangkat desa (Agen BNI 46) yang terlibat dalam pemaketan sembako.

Baca Artikel Lainnya :