| – Netralitas aparatur negara pada yang ada di dua Kabupaten yakni Kabupaten dan masih belum bisa netral.

Hal itu seperti disampaikan Toat Setiawan Peneliti Utama PUSAT UM saat menggelar rilis hasil survei Pusat Studi Demokrasi dan Kebijakan Publik (PSDK) Universitas Islam Darul Ulum (Unisda) bersama Pusat Studi Anti dan Demokrasi (PUSAD) UM perihal tingkat elektabilitas Partai, Calon Legislatif (Caleg) DPR RI, DPRD Provinsi dan Netralitas Aparatur Negara di Daerah Pemilihan (Dapil) - di Kayu Manis Resto , Kamis (28/12/2023),

Ia mengungkapkan, penyebab aparatur negara belum bisa netral pada setiap perhelatan Pemilu terdapat dua faktor. Diantaranya adanya tekanan dari struktural, kekhawatiran terhadap jabatan yang sekarang diemban.

“Dua faktor itu, yang cenderung Aparatur negara masih terbilang belum bisa netral,” ungkapnya.

Selain keberadaan Aparatur negara belum bisa netral, dalam kesempatan tersebut ia juga memprediksi terdapat partai yang mengalami kenaikan serta penurunan di mendatang.

“Untuk di Dapil , Suara Demokrat dan diprediksi akan mengalami penurunan, sedangkan untuk partai yang mengalami kenaikan adalah Golkar, , dan ,” katanya.

Ia juga menyebut, Nama-nama caleg incumbent DPRD Provinsi masih di dominasi nama-nama lama, tetapi untuk caleg DPR RI muncul nama-nama baru yang mencuri perhatian masyarakat pemilih.

“Untuk caleg DPR RI muncul nama baru yakni, Ahmad Labib, Ufiq Zuroida, Lukman Hakim, Hj. dll,” paparnya.

Sementara perihal swing voters atau pemilih mengambang yang belum menentukan pilihan pada mendatang, baik pilihan partai atau caleg di Dapil - masih cukup tinggi dikisaran 15 hingga 17,8 persen.

“Swing voters masih relatif sangat tinggi, hal tersebut disebabkan beberapa alasan, diantaranya; waktu pencoblosan yang masih lama, menunggu program terbaik yang ditawarkan dan menunggu fatwa ulama dan tokoh masyarakat,” tandasnya.

Baca Artikel Lainnya :