– Kejaksaan Negeri (Kejari) mulai serius tangani kasus dugaan tindak pidana () pembangunan Gedung Rumah Pemotongan Hewan Unggas (RPHU) Kabupaten APBD tahun 2022 dengan anggaran Rp 6 miliar lebih.

Hal ini ditandai dengan Kejari memanggil sejumlah pihak yang diduga terlibat dalam proyek pembangunan tersebut.

“Sebagian sudah ada yang kita panggil, hari kamis kemarin Pokja Pemilihan 03 Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah . Hari ini PPTK sama Direktur CV Fajar Krisna, semuanya sudah kita mintai keterangannya,” kata Kepala Kejaksaan Negeri Dyah Ambarwati melalui Kasi Intel MHD Fadly Arbi, Senin (18/09/2023).

Fadly menyatakan, materi pemeriksaan terhadap pihak – pihak yang diduga terlibat dalam skandal dugaan tindak pidana pembangunan gedung RPHU tersebut belum bisa dia sampaikan secara detail ke teman – teman media.

“Hari jumat depan kita akan turun ke lapangan dengan membawa ahli kontruksi, dihadiri oleh PPK, PPTK, konsultan perencana dan konsultan pengawas, untuk melihat secara langsung bangunan gedung ,” ujarnya.

Sementara itu terpisah, Direktur CV Fajar Krisna, Sandy Ariyanto saat ditemui usai diperiksa pada waktu keluar dari kantor Kejaksaan Negeri mengatakan semuanya keterangan sudah disampaikan ke penyidik.

Baca Artikel Lainnya :