– Carut marutnya penyaluran yang ada di Kabupaten menjadi catatan tersendiri bagi sejumlah pihak, salah satunya dari kalangan Mahasiswa yang tergabung dalam Pengurus Cabang () PMII dan sejumlah anggota DPRD Kabupaten .

Menanggapi persoalan tersebut, dilaksanakan audiensi bersama PMII dengan dan beberapa OPD di ruang banggar kantor DPRD Kabupaten . Senin (14/08/2023) kemarin.

Dalam publik hearing tersebut, Sekretaris Komisi B Gus menyampaikan beberapa persoalan yang menurutnya menjadi penyebab tidak tepatnya sasaran penerima di Kabupaten .

Menurut , persoalan tersebut diantaranya pertama, Perbup nomor 27 tahun 2022, tentang petunjuk teknis penyaluran BLT yang bersumber dari DBHCHT 2022 terlalu longgar dan tidak rijit atau tidak detail.

“Sehingga hal ini banyak menimbulkan multitafsir, dan itu kemudian menjadi perdebatan dibawah, apakah ini sudah tepat sasaran atau belum, menurut kami Perbup ini harus direvisi,” tegas Gus politisi asal partai . Selasa (15/08/2023).

menjelaskan, dalam Perbup pada pasal 6 ayat 1 yang berbunyi sasaran penerima adalah buruh pabrik rokok dan/atau buruh tani tembakau di kabupaten yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: (a).bekerja sebagai buruh pabrik rokok di kabupaten dengan status buruh tetap, buruh kerja paruh waktu, atau tenaga borongan; (b). Bekerja sebagai buruh tani pada pertanian tembakau yang ada di wilayah kabupaten ; (c).penduduk kabupaten yang di buktikan dengan kartu tanda penduduk.

“Perbup tersebut untuk kategori penerima buruh tani tembakau persyaratannya perlu di detailkan lagi seperti contoh perlu dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Desa bahwa orang tersebut benar-benar buruh tani tembakau,” jelas Sekretaris Komisi B DPRD Kabupaten .

“Begitu juga ada keterangan dari penyuluh dinas pertanian bahwa yang bersangkutan sebagai buruh tani tembakau, harus ada juga pernyataan bahwa dia benar-benar butuh tani tembakau, penduduk di buktikan dengan KTP, dalam satu kartu keluarga hanya untuk satu penerima ,” imbuh .

Selain itu, diungkapkan dalam perbup tersebut cuma memuat 2 kategori sasaran penerima yaitu buruh rokok dan buruh tani tembakau, padahal di Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomer 215/PMK.07/2021 Tentang Penggunaan , Pemantauan, dan Evaluasi DBHCHT.

Baca Artikel Lainnya :