.com – Audiensi Pengurus Cabang () PMII dengan DPRD dan beberapa OPD di kantor banggar terkait carut marutnya penyaluran langsung tunai (BLT) DBHCHT belum membuahkan hasil yang maksimal.

Dalam audiensi Senin (14/8) yang dipimpin langsung oleh ketua DPRD , H Abdul Ghofur dan dihadiri Ketua Komisi D Abdul Shomad, Ketua Komisi B dan Sekretaris Komisi B , Kepala Dinsos Hamdani Azhari dan Kepala dinas lainnya, mereka terkesan saling lempar tanggung jawab.

Scroll Untuk Lanjut Membaca

Ketua Umum PMII Rinaldi saat audiensi menyatakan, sudah menjadi pengetahuan bersama bahwa penyaluran langsung tunai bagi hasil cukai hasil tembakau di pada tahun ini tidak tepat sasaran.

“Ada temuan baru dan fakta di lapangan, bahwa adanya potongan atau pungutan liar dengan kisaran jumlah potongan untuk masing – masing keluarga penerima manfaat (KPM) penerima Rp 150 hingga Rp 300 ribuan,” ucap Rinaldi di kantor banggar DPRD , Senin (14/8).

Scroll Untuk Lanjut Membaca

Oleh sebab itu, PMII mendesak Inspektorat supaya mengambil tindakan tegas sebagaimana fungsinya sebagai pengawasan ketika ada terjadinya potensi kecurangan dalam penyaluran langsung tunai tersebut.

“Lah, ini lucunya, kadinsos justru menyatakan mengeluh dikarenakan overload program dinas sosial. PMII mengecam atas keluhan kadinsos tersebut, dikarenakan hal itu memang menjadi tugas dan tanggung jawab sebagai pejabat birokrasi pemerintahan,” ungkap Rinaldi.

Baca Artikel Lainnya :
MUNGKIN ANDA TERTARIK :