| – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) ke-8 kali secara berturut-turut dari Badan Pemeriksa () perwakilan Provinsi dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2023.

Dokumen LHP yang diterima oleh Bupati Yuhronur Efendi dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lamongan diserahkan oleh Kepala perwakilan Karyadi di Auditorium Kantor Perwakilan , Kamis (02/05/2024).

Scroll Untuk Lanjut Membaca

Kembali diterimanya opini WTP, sapaan akrab Bupati mengapresiasi atas kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di wilayah kerja Pemkab yang terus menjaga profesionalitas dan sportifitas pengelolaan secara transparan dan akuntabel.

“Alhamdulillah, kita kembali menerima opini WTP 8 (delapan) kali berturut-turut dari . Ini merupakan bentuk komitmen para ASN dalam mengelola semakin tertib, transparan, dan akuntabel. Kita jadikan penghargaan ini sebagai motivasi untuk terus melayani masyarakat,” tutur usai terima LHP LKPD.

Scroll Untuk Lanjut Membaca

Pemeriksaan RI perwakilan yang ditujukan untuk memberikan keyakinan yang memadai atas kewajaran dalam pengelolaan daerah.

Kepala perwakilan Provinsi Karyadi mengatakan, seluruh prosesi LHP dilakukan secara independen dan profesional.

“Alhamdulillah proses LHP sudah dilalui dan kami sudah menyimpulkan hasil pemeriksaan kami dan ini sudah kami laporkan secara berjenjang, artinya tervalidasi dan insyallah saya profesional kita lakukan penilaian pemeriksaan ini secara independen dan bisa dipertanggungjawabkan baik prosedur maupun hasil pemeriksaannya,” kata Karyadi.

Baca Artikel Lainnya :
KONTEN PROMOSI